Dinsdag 02 April 2013

Asal Muasal Gading Di Flores

sumber: inilahFLORES – blog Kanisius Kami

Gading gajah sangat dekat dengan masyarakat Flores dari ujung Timur sampai Barat. Beberapa ritual adat seperti pernikahan erat kaitannya dengan gading. Pasalnya, gading itu menjadi kesepakatan belis (mahar) dalam menentukan diterima atau tidaknya lamaran seorang pria kepada wanita pujaannya.
Pada masa kini, jumlah gading yang beredar di masyarakat tidaklah banyak. Kendati demikian, pola lamaran dengan gading sebagai pembayaran belum juga ditinggalkan. Adat dan kebiasaan itu masih tetap dipertahankan oleh sebagian kalangan masyarakat adat di Flores. Namun, ada juga yang sudah menggantikan peran gading dengan sejumlah uang tunai. Gading hanya menjadi parameter untuk menentukan perhitungan uang tunai yang harus disediakan pihak pria pada acara lamaran resmi.
Tahukan anda dari mana asal gading-gading tersebut? Beberapa jawaban yang diberikan orang Flores tentang asal muasal gading tersebut, antara lain:
1. Flores adalah habitat gajah pada zaman lampau
Ketika Pulau Flores masih merupakan satu kepulauan dengan Benua Australia, disinyalir bahwa gajah-gajah Flores datangnya dari Benua Australia. Gajah-gajah itu beranak-pinak di Pulau tersebut dan berhasil mempertahankan speciesnya dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar pada masa yang cukup lama. Namun, sejak gajah-gajah itu mulai dibunuh untuk kebutuhan makan nenek moyang, jumlahnya makin terbatas dan punah. Tidak ada migrasi lagi karena Pulau Flores sudah terpisah oleh karena pergeseran kerak bumi.
2. Nenek moyang Orang Flores pemakan gajah
Versi ini tidak mendukung teori gajah yang bermigrasi. Gading-gading itu datangnya dari nenek moyang orang Flores, yang umumnya adalah pendatang. Mereka datang dan menempati Pulau Flores dengan membawa gading-gading tersebut. Mereka memang suku pemakan daging dan salah satunya adalah gajah. Gading-gading itu simpan sebagai bukti sebuah suku telah berhasil membunuh beberapa ekor gajah, sesuai jumlah gading yang ada.
3. Gading sebagai pembayaran pasukan sewaan asal Flores
Pada masa perang, terutama di daratan Pulau Sumatera dan Kalimantan, juga daerah-daerah lain di Nusantara kala itu, sebagian masyarakat Flores diduga menjadi tentara bayaran dari beberapa suku di luar Pulau Flores. Jasa tentara sewaan itu akan dibayar dengan menggunakan gading.
4. Gading beranak
Alasan yang mistis magis adalah soal keberadaan Gading Ibu yang bisa beranak gading lain. Gading ibu itu biasanya disimpan pada sebuah rumah adat dan dijaga sebagai warisan leluhur. Gading ibu itu tidak bisa dijualbelikan atau dipindahtangankan. Diyakini, gading ibu itu – dalam dua atau tiga tahun – akan melahirkan anak gading baru. Anak-anak gading itulah yang akan digunakan dalam berbagai ritual adat untuk keperluan tertentu.
Anda mempunyai versi lain dari asal muasal gading di Flores?(iF02

10 Tips Traveling Asyik di Pulau Flores

10 Tips Traveling Asyik di Pulau Flores

sumber: detik travel

Anak-anak di Flores

Anak-anak di Flores

Foto Selengkapnya:
detikTravel Community - Belakangan, banyak wisatawan memilih Flores dibandingkan pergi ke Yogyakarta atau Bali. Tapi, tak sedikit wisatawan yang ragu karena takut menghabiskan biaya yang besar. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, coba ikuti 10 tips ini.

Wisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur sedang menggeliat. Banyak traveler domestik dan mancanegara berbondong-bondong datang untuk menyaksikan keindahan alam di sana. Namun, minimnya informasi akan biaya dan akses untuk bisa berlibur di Flores kadang menciutkan niat mereka.

Tak perlu takut, sebab ada tips bagi Anda yang ingin traveling ke Pulau Flores. Seperti yang dikumpulkan pada Jumat (25/1/2013) berikut ini:

1. Awali perjalanan dari Maumere


Penerbangan ke Flores memang sepi dari promo, tidak seperti Lombok atau Bali yang sudah memiliki jaringan luas. Untuk penerbangan ke Flores, Anda harus memastikan dulu kota yang akan menjadi start perjalanan. Memulai perjalanan dari Maumere akan lebih murah dibanding Labuan Bajo. Hal ini dikarenakan Labuan Bajo adalah kota wisata dengan frekuensi penerbangan yang masih sedikit.

2. Pilih transit di Kupang

Banyak maskapai yang melayani rute ke Kupang dari Jakarta. Pilihlah rute tersebut. Selain merupakan Ibukota NTT, dari Kupang kita akan memiliki banyak pilihan karena ada pesawat yang terbang hampir ke semua kota di Flores, mulai dari Larantuka sampai Labuan Bajo. Dibanding transit di Denpasar, di mana pilihan lebih terbatas dan hanya ke kota tertentu.

3. Makin banyak teman, makin murah

Ajaklah kerabat Anda untuk traveling bersama, sebab biayanya akan jauh lebih murah. Anda bisa sharing kamar, sharing mobil sewaan, sharing perahu untuk menjelajah pulau, atau sharing boat untuk trip ke Pulau Komodo. Semuanya akan lebih murah jika dibagi bersama. Jika tidak ada kerabat, Anda bisa pasang tawaran di milis, jejaring sosial, atau di status detikTravel. Grup yang paling pas sekitar 5 orang, karena akan pas di 1 mobil Kijang.

4. Manfaatkan transportasi umum


Tidak menemukan teman untuk sharing, jangan khawatir. Sebab antar kota-kabupaten di Flores ada angkutan umum yang siap membawa traveler. Ojek dapat disewa untuk mengantar kita ke objek wisata. Jangan lupa lakukan riset sebelum berangkat. Sekadar informasi, harga angkutan jenis travel dari Maumere-Labuan Bajo sekitar Rp 260 ribu.

5. Jangan takut mencoba makanan lokal


Walaupun masyrakatnya mayoritas Katolik, bagi Anda yang muslim, jangan takut mencoba makanan di Flores. Pilih ikan-ikan segar hasil pantai selatan atau utara Flores yang bisa dibakar sesuai selera. Rasanya tak kalah dengan Anda beli di restoran mewah di sana. Yummy!

6. Pilih operator wisata lokal

Untuk perjalanan ke Pulau Komodo ataupun Riung, ada banyak operator yang menawarkan jasa perjalanan. Bila ingin harga murah cobalah cari operator lokal, atau coba pasang iklan ajakan trip di Kota Labuan Bajo. Banyak turis mancanegara yang memasang ajakan serupa. Jadi, buka mata buka telinga untuk mengetahuinya.

7. Cermat memilih hostel

Hostel memang identik dengan harga murah. Tapi, bukan berarti kita akan mendapatkan kamar yang murahan. Kita bisa selektif dengan meminta agar ditunjukkan kamarnya sebelum membayar. Sehingga kita akan mendapatkan perbandingan langsung dan tidak membeli 'kucing dalam karung'. Hampir di seluruh kota di Flores ada hotel murah/hostel yang cukup bersahabat.

8. Pastikan rute perjalanan membentuk loop

Jangan sampai saat traveling di Flores kita mengulang jalur perjalanan. Buatlah rancangan perjalanan di peta membentuk loop. Ini pasti lebih efektif, baik dari segi biaya maupun waktu. Disarankan memulai perjalanan dari timur (Larantuka/Maumere) dan mengakhirinya di barat(Labuan Bajo)

9. Jangan takut menawar


Wisata di Flores baru mulai bergeliat. Untuk itu kita harus pintar-pintar menawar agar tidak terjebak dengan harga yang membuat kantong jebol. Usahakan tetap senyum dan tidak menawar hingga harga yang sangat rendah. Sebab banyak juga dari penjual suvenir di sini tergolong masyarakat kurang mampu di keseharianny. Eits, taktik 'pura-pura pergi' juga berlaku di sini.

10. Hindari musim liburan


Hindari musim liburan di Flores, yaitu pada saat liburan sekolah dan Natal. Di waktu-waktu tersebut, mayoritas penduduk Flores melakukan tradisi mudik. Jadi, beberapa tempat wisata akan ramai dan dan harga-harga menjadi mahal. Di waktu lainnya, perhatikan juga soal cuaca.

Demikian 10 tips agar liburan di Pulau Flores bisa maksimal. Semoga makin banyak traveler yang tergoda untuk menjelajah indahnya Pulau ini. Selamat traveling!

Tokoh Flores_Sinyo Aliandoe

Sinyo Aliandoe

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sinyo Aliandoe
Sebastian Sinyo Aliandoe (lahir di Larantuka, Flores Timur, 1 Juli 1940; umur 72 tahun) adalah seorang mantan pemain dan pelatih nasional sepak bola Indonesia.
Dia terjun ke dunia pelatih pada awal tahun 70-an, setelah mengalami cedera parah, patah tulang pergelangan kakinya.
Sebagai pelatih, Sinyo lebih mengutamakan hitungan-hitungan teknis di lapangan, ketimbang menyandarkan diri dalam ungkapan keberuntungan. Dia menghitung benar, setiap kemampuan para pemain dalam proses mencetak gol. Sinyo dikenal memiliki kemampuan mengubah pola permainan pasukannya seketika, hanya dengan memanfaatkan pergantian pemain.
elatih

tokoh Flores_Frans seda

Frans Seda

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Frans Seda
Menteri Perhubungan Republik Indonesia ke-18
Masa jabatan
6 Juni 1968 – 28 Maret 1973
Presiden Soekarno
Didahului oleh Jatidjan
Sutopo
Digantikan oleh Basuki Rachmat
Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-14
Masa jabatan
25 Juli 1966 – 6 Juni 1968
Presiden Soekarno
Didahului oleh Sumarno
Digantikan oleh Ali Wardhana
Menteri Pertanian Republik Indonesia ke-13
Masa jabatan
24 Februari 1966 – 25 Juli 1966
Presiden Soekarno
Didahului oleh Sadjarwo
Digantikan oleh Sutjipto
Informasi pribadi
Lahir 4 Oktober 1926
Bendera Belanda Flores, Nusa Tenggara Timur, Hindia Belanda
Meninggal 31 Desember 2009 (umur 83)
Bendera Indonesia Jakarta, Indonesia
Partai politik Partai Katolik, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Tempat tinggal Jl. Metro Kencana V Nomor 5
Alma mater Kolese Xaverius Muntilan, Hollandsche Burgerschool (HBS) di Surabaya, Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Nederland (1956)
Agama Katolik
Franciscus Xaverius Seda (lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926 – meninggal di Jakarta, 31 Desember 2009 pada umur 83 tahun) adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia.
Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya antara lain adalah Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Menteri Keuangan (1966-1968) sewaktu awal Orde Baru, serta Menteri Perhubungan (1968-1973) dalam Kabinet Pembangunan I.
Didahului oleh:
Sumarno
Menteri Keuangan
1966-1968
Digantikan oleh:
Ali Wardhana
Didahului oleh:
Jatidjan/Sutopo
Menteri Perhubungan
1968-1973
Digantikan oleh:
Emil Salim
Franciscus Xaverius Seda—yang lebih dikenal dengan panggilan Frans Seda—dilahirkan di Maumere, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926. Ia belajar di Kolese Xaverius Muntilan dan HBS (Hollandsche Burgerschool) di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Nederland (1956).
Dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ia aktif sebagai anggota Lasykar KRIS (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi) dan anggota Batalyon Paraja/Lasykar Rakyat GRISK/TNI Masyarakat (1945-1950); dikirim Markas Besar Biro Perjuangan di Yogyakarta ke Flores dan Surabaya; menjadi Ketua Pemuda Indonesia di Surabaya; anggota Panitia Pembubaran Negara Jawa Timur dan DPR Sementara Daerah Jawa Timur (RI) mewakili Pemuda; anggota Panitia Kongres Pemuda di Surabaya; peserta Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia I di Yogyakarta (1949-1950); anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Nederland; serta pendiri/pengurus Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia (IMKI) di Nederland (1950-1956).
Setelah Indonesia merdeka, jabatan tinggi di pemerintahan dipegangnya, seperti pada masa Presiden Soekarno ia menjabat Menteri Perkebunan RI (1964-1966) pada usia 38 tahun dan selanjutnya menjadi Menteri Pertanian (1966). Kemudian pada masa Presiden Soeharto, ia memegang jabatan Menteri Keuangan (1966-1968) dalam keadaan keuangan Republik Indonesia di awal Orde Baru yang sangat tidak baik. Prestasi Frans Seda yang layak diapresiasi pada masa ini adalah bahwa Frans Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil setelah didera inflasi hingga 650%, mengarahkan Indonesia kembali dalam pergaulan masyarakat internasional, menerapkan kesatuan penganggaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan serta menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang; dua hal penting yang hingga kini masih diterapkan dalam dunia keuangan Indonesia. Inilah yang menurut pendapat Emil Salim, salah satu sahabat dekatnya adalah tidak berlebihan apabila kita menyebutnya sebagai Pahlawan Keuangan Indonesia. Selanjutnya, Frans Seda dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (Pengangkutan, Komunikasi, Pariwisata, 1968-1973) dimana ia kemudian merintis penerbangan dan pelayaran perintis di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur, serta beberapa kawasan wisata unggulan seperti di Nusa Dua, Bali. Sesudahnya Frans Seda kemudian mendapatkan sederet jabatan di berbagai bidang, seperti: Duta Besar Republik Indonesia di Brussels untuk Masyarakat Ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luksemburg (1973-1976; anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (1976-1978; dan anggota Dewan Penasihat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) di bawah pimpinan Presiden Soeharto kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie (1996). Beliau pun pernah menjadi Penasihat Presiden B.J. Habibie untuk bidang ekonomi (1998) dan selanjutnya pada tahun 1999 menjadi Penasihat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dalam bidang politik, ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Katolik (1961-1968), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), mewakili golongan Katolik (1960-1964), dan anggota Dewan Penasehat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sejak 1971 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan selanjutnya sejak 1997 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan.
Dalam dunia usaha, ia menjabat sebagai Presiden Dewan Komisaris PT Narisa, Presiden Dewan Komisaris PT Gramedia, Presiden Dewan Komisaris PT Kompas Media Nusantara (yang menerbitkan harian umum nasional Kompas), anggota Dewan Komisaris PT Bayer Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Tekstil Indonesia (1982-1988), Ketua Asian Federation of Textile Industries (1983-1985), anggota Dewan Penasehat untuk Asia dari Sears & Roebuck World Trade, Chicago, Amerika Serikat (1983-1984), Ketua Joint Working Party Indonesia United Kingdom (1981-1985), Presiden Komisaris PT Saowisata Seaside & Diving Resort, Ketua Komite Kerja Sama dalam nota kesepahaman antara negara Indonesia Bagian Timur dan Australia Utara, Ketua Karwell Group (Pabrik Tekstil untuk Ekspor), Presiden Komisaris PT Bank Shinta Indonesia, Presiden Komisaris PT Pantara Wisata Jaya (kerja sama dengan Japan Airlines dalam bidang promosi pariwisata), Presiden Komisaris PT Hindoli (kerja sama antara PT Gowa Manurung Jaya dan Perusahaan Amerika PT Cargrill dalam perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan), Presiden Komisaris PT Philips Indonesia, Presiden Komisaris PT British American Tobacco, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), serta Ketua Asosiasi Indonesia-Netherland (INA). Dalam bidang pendidikan, ia adalah Pendiri dan Perintis Yayasan Atma Jaya dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) yang juga tercatat sebagai Dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1961-1964) sekaligus Rektor pertama Unika Atma Jaya. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Atma Jaya (1962-1996), kemudian menjadi Ketua Kehormatan Yayasan Atma Jaya, dan bahkan pada saat Frans Seda meninggal pada akhir tahun 2009, beliau masih tercatat sebagai Ketua Pembina Yayasan Atma Jaya. Frans Seda juga pernah menjadi Penasihat Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) dan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM).
Frans Seda juga mendampingi Sri Paus Paulus VI dalam kunjungan ke Indonesia pada tahun 1970. Selanjutnya Frans Seda menjadi Ketua Organizing Committee pada kunjungan Sri Paus Johanes Paulus II ke Indonesia pada tahun 1989.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (1980-1982), anggota Dewan Harian Nasional Angkatan 1945, anggota Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian (Iustitia et Pax) di Vatican, Roma (1984-1989), serta anggota Dewan Pertimbangan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI), Anggota Dewan Penyantun Pusat Kajian Australia, Universitas Indonesia (PKA-UI), dan Ketua Forum Indonesia-Nederland (FINED).
Bintang kehormatan yang pernah diterimanya, seperti Grandcross of St. Silvester dari Paus Paulus VI di Vatican (1964); Grandcross in de Orde van Oranje Nassau dari Kerajaan Belanda; Grandcross de L’Ordre Royal du Saha Metrei dari (bekas) Kerajaan Kamboja (1968); Commander in the Order of Maritime Merit dari State California (USA) dan San Fransisco Port Authority, Governor Ronald Reagan (6 September 1968); Grandcross de L’Ordre de Leopold II dari Kerajaan Belgia (4 Juni 1970); Grandcross of St. Thomas University dari Filipina (1972), Bintang Mahaputra Adipradana II dari Republik Indonesia (10 Maret 1973), serta Honorary Member of the Order of the Australia (In Recognition for Service to the Development of Trade Links Between Australian and Indonesia), Agustus 1999 dari Pemerintah Australia.
Frans Seda meninggal di Jakarta pada 31 Desember 2009 pada usia 83 tahun.
Sepeninggal beliau, Yayasan Atma Jaya kemudian berinisiatif mengabadikan semangat beliau yang membaktikan diri seutuhnya “Untuk Tuhan dan Tanah Air” dalam suatu kegiatan “Frans Seda Award”. “Frans Seda Award” yang diluncurkan 1 Juni 2011 lalu untuk pertama kalinya difokuskan pada bidang Pendidikan dan Kemanusiaan dan ditujukan pada seluruh warga negara Indonesia yang berusia maksimal 40 tahun yang memiliki karya nyata pada bidang Pendidikan maupun Kemanusiaan yang turut merawat, menanam dan mengembangkan ke-Indonesiaan sebagaimana diteladankan Frans Seda.

Tokoh Flores_Heru Nerly

Heru Nerly (lahir 24 September 1980; umur 32 tahun) adalah pesepak bola Indonesia. Ia dapat bermain dengan posisi pemain bertahan dan Gelandang. Heru bermain untuk klub Mitra Kukar 
Heru Nerly
Informasi pribadi
Tanggal lahir 24 September 1980 (umur 32)
Tempat lahir Bendera Indonesia, Indonesia
Posisi bermain Bek, Gelandang
Informasi klub
Klub saat ini Mitra Kukar
Karier senior*
Tahun Tim Tampil (Gol)

Persipura
Persija


Tim nasional

Indonesia 3 (0)
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domesti

Tokoh Flores_Gorys Keraf

Gorys Keraf

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Gorys Keraf
Dr. Gorys Keraf (lahir di Desa Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur, 17 November 1936 – meninggal di Jakarta, 30 Agustus 1997 pada umur 60 tahun) adalah seorang ahli bahasa ternama Indonesia dan salah seorang dosen Universitas Indonesia.

Biografi

  • Menamatkan SMP di Seminari Hokeng (1954)
  • SMA Syuradikara di Ende (1958)
  • Tamat Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, Kejuruan Linguistik (1964),
  • Meraih Doktor dalam bidang linguistik dari Universitas Indonesia (1978) dengan disertasi Morfologi Dialek Lamalera.
  • Pernah mengajar di SMA Syuradikara, SMA (1962-1965), SMA Santa Ursula dan SMA Santa Theresia (1964), Unika Atmajaya (1967-), Perguran Tinggi Kepolisian, dan Jakarta Academy of Languages Jakarta (1971-). Dia menjadi pengajar tetap di Fakultas Sastra UI (sejak 1963), di samping menjadi koordinator Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Retorika di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas Indonesia.

Karya tulis

  • Komposisi (1971)
  • Tatabahasa Indonesia (1991)
  • Tanya Jawab Ejaan Bahasa Indonesia Untuk Umum (1992)
  • Diksi dan Gaya Bahasa
  • Eksposisi dan Deskripsi
  • Argumentasi dan Narasi

Tokoh Flores_Alexander Sonny Keraf

Alexander Sonny Keraf

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Alexander Sonny Keraf
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan
26 Oktober 1999 – 9 Agustus 2001
Presiden Abdurahman Wahid
Didahului oleh Panangian Siregar
Digantikan oleh Nabiel Makarim
Informasi pribadi
Lahir 1 Juni 1958 (umur 54)
Bendera Indonesia Lembata, Flores Timur, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Alma mater Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Universitas Katolik Leuven
Dr. Alexander Sonny Keraf (lahir di Lembata, Flores Timur, 1 Juni 1958; umur 54 tahun) adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1988 dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan gelar doktor dari Universitas Katolik Leuven, Belgia pada tahun 1995. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah dosen filsafat di Universitas Atma Jaya, Jakarta.
Didahului oleh:
Panangian Siregar
Mentri Negara Lingkungan Hidup
1999-2001
Digantikan oleh:
Nabiel Makarim

Tokoh flores_ Ben Mboy

Ben Mboi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ben Mboi
Gubernur Nusa Tenggara Timur ke-3
Masa jabatan
1978 – 1988
Presiden Soeharto
Didahului oleh El Tari
Digantikan oleh Hendrik Fernandez
Informasi pribadi
Lahir Aloysius Benedictus Mboi
22 Mei 1935 (umur 77)
Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Bendera Belanda Hindia Belanda
Kebangsaan Bendera Indonesia Indonesia
Suami/istri dr. Nafsiah Mboi, SpA, M.P.H.
Agama Katolik
dr. Aloysius Benedictus Mboi, M.P.H. (lahir di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, 22 Mei 1935; umur 77 tahun) adalah Gubernur NTT (Nusa Tenggara Timur) untuk periode 1978-1988. Ia menjadi Gubernur NTT menggantikan El Tari. Dokter lulusan Universitas Indonesia ini mengawali karier di dua bidang, bidang kesehatan dan militer yang dijalani dalam waktu yang bersamaan. Ia tercatat pernah ikut dalam Operasi Trikora.[1] Ben juga merupakan suami dari dr. Nafsiah Mboi, SpA, M.P.H., Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Endang Rahayu Sedyaningsih yang meninggal dunia.

Referensi

  1. ^ Para gubernur: yang mundur & yang muncul, diakses pada 18 Agustus 2009

Pranala luar

Didahului oleh:
El Tari
Gubernur Nusa Tenggara Timur
1978-1988
Digantikan oleh:
Hendrik Fernandez

Tokoh Flores_Jacob Nuwa Wea

Jacob Nuwa Wea

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Jacob Nuwa Wea
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ke-21
Masa jabatan
10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Didahului oleh Al Hilal Hamdi
Bomer Pasaribu
Digantikan oleh Fahmi Idris
Informasi pribadi
Lahir 14 April 1944 (umur 68)
Bendera Jepang Flores, Nusa Tenggara Timur, Masa Pendudukan Jepang
Agama Katolik

Kasus penyerangan LP seleman

berikut beberapa potongan koran terkait penyerangan lapas sleman

Menulis Kasus LP Sleman di FB, Siapa Idjon Djanbi?

 
42210_475
Sebuah tulisan yang menguraikan insiden penyerangan LP Cebongan muncul di Facebook dan menyebar luas melalui media sosial. Tulisan yang menggunakan akun Idjon Djanbi itu menguraikan apa yang disebutnya sebagai fakta, bukti, dan urutan kejadian kasus penyerangan empat tahanan LP Cebongan, Sleman, yang terjadi pada Sabtu, 23 Maret 2013.
Dalam tulisan berjudul Penyerangan LP Sleman adalah Aparat Kepolisian, penulis dengan akun Idjon Djanbi menyatakan bahwa kasus LP Sleman sebenarnya adalah kasus perseteruan antarbandar narkoba yang melibatkan dua kelompok di kepolisian.
Belum diketahui siapa orang di balik akun Idjon Djanbi. Yang jelas, Idjon Djambi bukanlah nama asing di kalangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia adalah komandan pertama pasukan elite TNI AD.
Dinukil dari buku Pengabdian Korps Baret Merah Abad XX yang diterbitkan Kopassus pada tahun 2000, disebutkan Mayor (Inf) Idjon Djanbi adalah komandan pertama Kesatuan Komando Tentara dan Teritorium III (Kesko TT III) pada 1952-1956. Kesko TT III adalah nama Kopassus saat itu. Kesatuan ini digagas beberapa tahun sebelumnya oleh Panglima TT III Kolonel (Inf) Alex Kawilarang, dan Letnan Kolonel (Inf) Slamet Riyadi.
Dalam perkembangannya, nama pasukan khusus TNI AD memang pernah berganti beberapa kali. Sebelum disebut Kopassus, kesatuan elite ini pernah juga bernama Korps Komando Angkatan Darat (KKAD), Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Resimen Para Komando Angkatan Darat (Menparkoad), Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat (Puspassus AD), Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandda), dan Kopassus.
Idjon Djanbi adalah seorang bekas anggota tentara kerajaan Hindia-Belanda atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Dia lahir di Kanada sekitar 1915 dan mempunyai nama asli Rokus Bernardus Visser. Setelah berganti kewarganegaraan, dia menggunakan nama Mochammad Idjon Djanbi.
Nama Idjon Djanbi kini diabadikan sebagai nama Kesatrian di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Read more: http://imamdermawan.web.id/news/menulis-kasus-lp-sleman-di-fb-siapa-idjon-djanbi/#ixzz2PMAeskOc

Komnas HAM: Kasus Penjara Sleman Terkesan Ditutupi  

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memulai penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini, Selasa, 26 Maret 2013. Komisi ingin mengetahui penyebab utama terbunuhnya empat tahanan titipan Polda Yogyakarta di LP Sleman.

"Kami ingin melihat, apa sebenarnya yang terjadi karena ada kesan kasus ini ditutup-tutupi," kata investigator Komnas HAM, Rima Salim, saat dihubungi, Selasa, 26 Maret 2013.

Menurut Rima, penyelidikan di LP Sleman langsung dilakukan oleh Ketua Komnas, Siti Noor Laila. Selain Laila, juga ada Kepala Biro Penyelidikan, Sriana, dan dua anggota tim penyelidik. Tim akan melakukan penyelidikan selama tiga hari mulai hari ini hingga 28 Maret nanti.

Rima mengatakan, Komnas menilai ada kejanggalan dalam pengusutan pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, Rima melihat ada upaya untuk menutup-nutupi kasus pembunuhan itu oleh kepolisian dan juga TNI. “Masing-masing instansi menyatakan sulit mengidentifikasi pelaku.”

Padahal, menurut dia, sebenarnya tak sulit bagi kepolisian untuk mendalami pelaku penyerangan berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang melihat kejadian. “Makanya Komnas sepakat melihat langsung fakta di lapangan dan mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan.”

Penembakan di LP Sleman terjadi pada Sabtu dinihari sekitar pukul 00.15 WIB. Sekitar 17 orang bertopeng membawa senjata api memaksa masuk ke sel tempat empat tahanan yang baru dititipkan oleh Polda DIY Yogyakarta. Tanpa lama menunggu, penerobos bertopeng itu langsung menembak empat tahanan itu secara membabi buta hingga tewas. Kejadian berlangsung sekitar 15 menit. (Baca juga: Drama 14 Jam Serangan Penjara Cebongan Sleman dan Operasi Buntut Kuda Penjara Cebongan Sleman)

Empat korban tewas di LP Cebongan, Sleman, adalah Yohanes Juan Mambait, 38 tahun, Angel Sahetapi alias Deki (31), Adrianus Candra Galaga alias Dedi (33), dan Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu alias Adi (29). Penembakan ini membuat sejumlah tahanan yang melihat langsung kejadian itu menjadi trauma. Simak penyerangan "profesional" di penjara Cebongan, Sleman, di sini.


Wiranto Sanggup Selesaikan Kasus LP Sleman

 
1144364-uki-ketua-umum-partai-hanura-wiranto-620X310
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengatakan, tak sulit untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, oleh sekelompok bersenjata.
“Ini bukan persoalan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Ini sebenarnya merupakan persoalan yang mudah, tetapi dipersulit,” kata Wiranto saat dijumpai seusai menggelar kuliah umum di Hotel Four Season, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Biografi Soeharto_Presiden RI Kedua

Soeharto

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Jend. Besar TNI Purn. H.M.
Soeharto
Presiden Indonesia ke-2
Masa jabatan
12 Maret 1967 – 21 Mei 1998 (31 tahun)
Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973–1978)
Adam Malik (1978–1983)
Umar Wirahadikusumah (1983–1988)
Sudharmono (1988–1993)
Try Sutrisno (1993–1998)
B.J. Habibie (1998)
Didahului oleh Soekarno
Digantikan oleh B.J. Habibie
Menteri Pertahanan ke-14
Masa jabatan
28 Maret 1966 – 17 Oktober 1967
Presiden Soekarno
Didahului oleh A. H. Nasution
Masa jabatan
17 Oktober 1967 – 28 Maret 1973
Presiden Soeharto
Digantikan oleh Maraden Panggabean
Informasi pribadi
Lahir 8 Juni 1921
Flag of the Netherlands.svg Kemusuk, Bantul, Yogyakarta, Hindia Belanda
Meninggal 27 Januari 2008 (umur 86)
Bendera Indonesia Jakarta, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Golkar
Suami/istri Tien Soeharto
Anak Siti Hardijanti Rukmana (Tutut)
Sigit Harjojudanto (Sigit)
Bambang Trihatmodjo (Bambang)
Siti Hediati Hariyadi (Titiek)
Hutomo Mandala Putra (Tommy)
Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek)
Profesi Tentara, Politikus
Agama Islam
Tanda tangan
Jend. Besar TNI Purn. Haji Muhammad Soeharto, (ER, EYD: Suharto) (lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun[1]) adalah Presiden Indonesia yang kedua (1967-1998), menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" (bahasa Indonesia: "Sang Jenderal yang Tersenyum") karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan.
Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.[2]
Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.
Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Suharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah $AS 15 miliar sampai $AS 35 miliar.[3] Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Daftar isi

Keluarga Soeharto

Foto keluarga Soeharto
Pada saat itu keluarga Prawirowihardjo, orang tua angkatnya mengutus Mbok Bongkek sebagai pembawa pesan lamaran disertai foto Soeharto yang ketika itu berusia sekitar 26 tahun. Akhirnya, ia resmi menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Soemoharyomo. Soemoharyomo adalah seorang Wedana di Solo. Perkawinan Letnan Kolonel (Letkol) Soeharto dengan Siti Hartinah (yang kemudian dikenal dengan Tien Soeharto) dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Ketika itu, usia Soeharto 26 tahun dan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikarunia enam putra-putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek) , Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).

Awal hidup dan pendidikan

Pada 8 Juni 1921, Sukirah melahirkan bayi laki-laki di rumahnya yang sederhana di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun bersalin bernama Mbah Kromodiryo yang juga adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Oleh ayahnya, Kertoredjo alias Wagiyo alias Panjang alias Kertosudiro bayi laki-laki itu diberi nama Soeharto. Dia adalah anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda. Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra kedua, Probosutedjo.
Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke rumah Mbah Kromo karena ibunya sakit dan tidak bisa menyusui. Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering, Mbah Kromo menggendong Soeharto kecil di punggung ketika sedang membajak sawah. Kenangan itu tidak pernah dilupakan Soeharto. Terlebih ketika kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah. Karena dari situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin. Soeharto juga suka bermain air, mandi lumpur atau mencari belut.
Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.
Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di sanggar bersama teman-temannya. Belajar mengaji bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono. Pak Hardjowijono adalah teman ayahnya yang pensiunan pegawai kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu.
Karena sering diajak, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki (sepatu).
Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana ke mari, namun gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia minta berhenti.
Suatu hari pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier militernya dimulai.

Karier militer

Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah enam bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945.
Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel.
Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komadan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL.
Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yangberhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada.
Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infenteri 15 dengan pangkat letnan kolonel (1 Maret 1953). Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.
Lembaran hitam juga sempat mewarnai lembaran kemiliterannya. Ia dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 tersebut akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani[rujukan?]. Atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus C SSKAD (Sekolah Staf dan Komando AD) di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada 1 Januari 1960. Kemudian, dia diangkat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun.
Pada 1 Oktober 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD) yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD). Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris (Perancis), dan Bonn (Jerman). Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal (1 Januari 1962) dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965.
Sekitar setahun kemudian, tepatnya, 2 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Setelah diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1 Mei 1963, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengimbangi G-30-S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Dua hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G-30-S/PKI.

Naik ke kekuasaan


Pergantian tampuk pimpinan
pemerintahan Indonesia.

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat 11 Maret 1966, dia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpangad Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.
Pada 3 Juli 1971, presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR (Tap MPR No IX/MPR/1973) pada 23 Maret 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendampinginya sebagai wakil presiden.
Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer (Keprres No 58/ABRI/1974). Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di republik, geliat kekuasaanya mulai menampakkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang terbit tujuh surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto.
Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar.
Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.
Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).
Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".
Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasihat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.
Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.

Sebagai presiden

Gambar Presiden Soeharto pada uang pecahan 50.000
Roma, Italia, 14 November 1985. Musim dingin yang membekap Kota Roma ketika itu turut menggigit tubuh setiap peserta Konfrensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Tidak kurang dari 165 negara anggota mengirimkan wakilnya ke perhelatan yang membetot perhatian mata dunia terhadap Indonesia kala itu. Presiden Soeharto yang sukses mengantarkan Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada didapuk maju ke podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan satu juta ton padi kering (gabah) dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan.
“Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil, itu merupakan kerja raksasa dari seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Soeharto dalam pidatonya. Karena itu, FAO mengganjar keberhasilan itu dengan penghargaan khusus berbentuk medali emas pada 21 Juli 1986. Prestasi Soeharto di bidang pertanian memang fantastik atau dahsyat. Indonesia mengecap swasembada besar mulai 1984. Produksi besar pada tahun itu mencapai 25,8 juta ton. Padahal, data 1969 beras yang dihasilkan Indonesia hanya 12,2 juta ton. Hasil itu memaksa Indonesia mengimpor beras minimal 2 juta ton.
Sebab itu, pada 10 Maret 1988, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudharmono. Sekali lagi, mata dunia tertuju lagi kepada seorang Soeharto. Karena sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 8 Juni 1989. “Kenaikan produksi pangan tidak banyak berarti jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali,” tandas Soeharto.
Dia dianugerahi UN Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan. Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier de Cueller di Markas Besar PBB, New York bertepatan dengan ulang tahun Soeharto yang ke-68 pada 8 Juni 1989. Soeharto makin dilirik ketika berhasil menegakkan harkat bangsa Indonesia di latar ekonomi Asia. Di ASEAN, dia dianggap berjasa ikut mengembangkan organisasi regional ini sehingga diperhitungkan di dunia. “Tanpa kebaikan dan kehadiran Soeharto, kami akan menghabiskan banyak jatah produk domestic bruto di bidang pertahanan,” ujar Perdana Menteri Australia Paul Keating ketika itu. Paul Keating menyebut Soeharto sebagai “ayah”.
Dalam bukunya, Soeharto; Political Biography, Robert Edward Elson menulis, “Soeharto adalah tokoh yang amat penting selama abad XX di Asia.” Dua Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan Ronald Reagan juga memuji gebrakan Soeharto. Tetapi, Soeharto mengklaim dirinya anak petani dengan nilai-nilai biasa yang tidak berambisi menguasai negeri Indonesia dan mendahului kepentingan bangsa. “Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak merasa sebagai seorang biasa, hanya secara kebetulan diberi kepecayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden,” tutur Soeharto dalam suatu temu wicara pada Peringatan Hari Ibu ke-67 di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 22 Desember 1989.
Sebab itu, pada 14 September 1991, Presiden Soeharto menolak permintaan Amerika Serikat untuk memperoleh pangkalan militer di Indonesia setelah pindah dari Filipina. Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk yang keenam kalinya pada 10 Maret 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden. Setelah enam kali berturut-turut ditetapkan MPR sebagai presiden, Soeharto mulai menyatakan jika dirinya tidak berambisi menjadi presiden seumur hidup (12 Maret 1994). Pada kepemimpinannya periode ini, Presiden Soeharto memberhentikan Prof Dr Satrio Budiharjo Joedono selaku Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatan (6 Desember 1995).
Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang keenam pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada 28 April 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Ia menerima penganugerahan Bintang Lima atau Pangkat Jenderal Besar saat berusia 76 tahun (39 September 1997).
Pada 25 Juli 1996, Presiden Soeharto menerima PDI pimpinan Soerjadi dan menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua hari kemudian terjadi kerusuhan 27 Juli berdarah.

Upaya mengatasi krisis dan meredam oposisi

Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997).
Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter.
Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri.
Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya.
Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisaksi, Jakarta mengelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan artileri serta berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti.
Sehari kemudian, tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibukota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15).
Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsure pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen) .
Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.
Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.
Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.
Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Puncak Orde Baru

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Cina, dan Korea Selatan.
Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru

Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah manjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa.
Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.
Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.
Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.
Soeharto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen pada tahun 1998.
Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.
Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.
Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Kejatuhan Presiden Soeharto

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.
Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.
Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.
Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Namun, Michel Camdesus, Direktur IMF mengakui bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutif New York Times, Camdesus menyatakan “We created the conditions that obliged President Soeharto Left his job"[4].
Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.
Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.
Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.
Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI.
Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945. Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

Kasus dugaan korupsi

Artikel utama: Kasus dugaan korupsi Soeharto
Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri.
Jaksa Agung AM Ghalib dan Menko Wasbang/PAN Hartarto menemuinya di Jalan Cendana (Jakarta) untuk mengklarifikasi penyataan tersebut (21 September 1998). Pada 21 November 1998, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai US$15 miliar (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS.
Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.
Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[5]
Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Kasus perdata

Peninggalan

Bidang politik

Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak memengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka.[Mei 2008] Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil.[Mei 2008] Sistem otoriter yang dijalankan Soeharto dalam masa pemerintahannya membuatnya populer dengan sebutan "Bapak", yang pada jangka panjangnya menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan di DPR kala itu disebut secara konotatif oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem "ABS" atau "Asal Bapak Senang".

Bidang kesehatan

Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup.

Bidang pendidikan

Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

Bidang perekonomian

Meninggal dan pemakaman

Soeharto di sebuah media massa Malaysia.
Di tengah upaya membela diri berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan, Soeharto terkena serangan stroke ringan dan dirawat selama sepuluh hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta pada 20 Juni 1999. Pada 14 Agustus 1999, Soeharto dirawat untuk kedua kalinya di RSPP selama lima hari, karena pendarahan pasa usus. Pada 7 Mei 2006, Soeharto kembali masuk RSPP dan menjalani operasi pembedahan untuk menghentikan pendarahan pada saluran cerna oleh tim dokter terpadu. Soeharto kembali dirawat di RSPP karena kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun, dan ada penimbunan cairan sehingga tubuhnya membengkak. Setelah dirawat 245 hari sejak 4 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008 akibat kegagalan multi-organ.
Minggu, 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB, 27 Januari 2008[6] di hari ke-24 dirawat di RSPP (Jakarta), mantan Presiden Soeharto dipanggil Sang Khalik. Kepastian kabar wafatnya Soeharto bukan disampaikan oleh keluarga, pengacara, dokter, atau pejabat negara. Kabar itu disampaikan langsung dan pertama kali kepada wartawan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kebayoran Baru Komisaris Dicky Sondani[6] di depan lobi utama RSPP sepuluh menit setelah Soeharto wafat.
Keterangan resmi Soeharto meninggal baru disampaikan Siti Hardiyanti Hastuti Indra Rukmana (Tutut) bersama dua adiknya dan Tim Dokter Kepresidenan pada pukul 13.45 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008. Suasana di RSPP pada akhir pekan itu sepi. Wartawan yang meliput berita tentang mantan orang nomor satu di Indonesia itu pun tidak banyak. Sejak dinyatakan Soeharto dalam keadaan kritis, wartawan mulai berdatangan. Di sekitar lobi utama RSPP suasana berubah tegang ketika lima tentara lewat di antara tempat parkir mobil. Semua kameramen televisi langsung bergerak ke depan rumah sakit.
Komisaris Dicky Sondani yang datang ke RSPP sekitar pukul 12.30 WIB terlihat mondar-mandir. Sebentar masuk ke dalam rumah sakit, kemudian keluar lagi. Awalnya, puluhan wartawan yang berjaga tidak menghiraukan kehadiran Kapolres Kebayoran Baru, Jakarta tersebut. Para wartawan menganggap bahwa Dicky sedang berjaga-jaga untuk menanti kehadiran pejabat negara. Rasa penasaran wartawan memuncak saat polisi dan tentara semakin banyak yang datang dan Dicky masih mondar-mandir. Ketika Dicky keluar lobi utama, dia berdiri pas di depan pintu, wartawan sepakat bertanya ada apa dengan pengamanan yang ketat itu. Dicky berada di tengah kerumunan wartawan dan kamera televisi mengarah ke wajahnya.
Tepat pukul 13.20 WIB, Dicky mengatakan, ”Telah berpulang ke Rahmatullah, Haji Muhammad Soeharto pukul 13.10 WIB. Rencanya akan dibawa ke Cendana, tetapi belum tahu pukul berapa.” Berulang kali Dicky harus mengulang kalimat itu karena banyak kameramen dan reporter radio yang belum merekam suaranya. Bahkan, ada yang meminta Dicky bersuara hanya untuk mengatakan jam berapa Soeharto meninggal. Semua orang membutuhkan suara Dicky yang menjadi pemberi informasi pertama untuk publik.
Warga yang ingin berbelasungkawa diizinkan memasuki kediaman keluarga Soeharto pada malamnya. Warga boleh masuk secara berombongan, sekitar 20 orang untuk setiap rombongan. Warga pun memanfaatkan kesempatan itu. Soeharto meninggalkan wasiat kepada keluarga agar dimakamkan di sisi almarhumah Ny Tien Soeharto di Kompleks Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah, sebelum dzuhur, sekitar pukul 12.00 WIB. Jenasah Soeharto diserahkan oleh pihak keluarga yang diwakili Tutut kepada pemerintah pada Senin, 28 Januari 2008 pagi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Solo, Jawa Tengah.
Nun di ketinggian 666 meter di atas permukaan laut, Soeharto mendirikan istana terakhirnya. Istana itu bernama Astana Giribangun. Inilah sebuah kompleks makam termuda leluhur dinasti Mataram Imogiri, Yogyakarta. Astana Giribangun terletak di lereng barat Gunung Lawu, persisnya di Kelurahan Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kira-kiranya jaraknya 40 kilometer dari Kota Solo. Giribangun berdampingan dengan Gunung Mangadeg yang memiliki ketinggian 750 meter di atas permukaan laut.
Mengutip buku Panduan Berziarah Astana Giribangun koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko Puro Mangkunegaran (Solo), usia Astana Giribangun sebagai salah satu makam leluhur keluarga besar Mangkunegaran adalah kompleks makam termuda dibandingkan kompleks makam lain. Urutannya adalah Makam Mangkunegaran Kartasura di Imogiri Bantul (Yogyakarta), Astana Mangadeg Astana Girilayu, Astana Oetara, Astana Giri, Astana Kablokan, Pesarean Mantenan, Pesarean Karangtengah, Pesarean Randusongo, Pesarean Temuireng, Pesarean Ngendo Kerten, dan Astana Giribangun.
Di belakang atau di sebelah setalan bukit Giribangun mengalir Kali Samin. Di depan pintu kompleks Makam Giribangun yang selalu tertutup terdapat dua pohon jambu mawar yang masing-masing berada di kanan-kiri pintu. Ini memang sebuah tempat yang teduh dan nyaman. Fasilitas kompleks makam juga lengkap, seperti pelereman atau bangunan khusus untuk menginap keluarga Soeharto dan masjid. Pengurus dan pegawai Astana Giribangun juga secara berdedikasi memeliharanya. Kayu jati masih tampak mengkilap, sesekali dipelitur. Makam rajin dipoles, bunga peziarah selalu dibersihkan setiap pagi, dan karpet pun dicuci setiap minggu. Semua siap di makam yang dibangun oleh 700 pekerja tanpa penggunakan traktor dan alat berat lainnya itu. Makam yang terletak sekitar 35 kilometer dari Solo itu dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam karena jalan menuju kompleks makam dari Matesih sangat lancar.
Astana Giribangun dibangun oleh Yayasan Mangadeg, sebuah yayasan yang bertujuan membangun dan memperbaiki makam-makam leluhur seperti makam Pangeran Sambernyawa. Soeharto dan Hartinah (Tien Soeharto) masuk sebagai pendiri yayasan yang berdiri pada 28 Oktober 1969 tersebut.
Makam yang dibangun di atas bukit Giribangun diresmikan pada Jumat Wage, 23 Juli 1976. Acara tersebut ditandai dengan dipindahkannya kerangka jenazah ayah dan ibu Hartinah, KRMTH Soemoharjomo dan KRA Soeharjomo. Karena kompleks makam Astana Mangadeg semakin penuh, pada 27 November 1974, pembangunan Astana Giribangun dimulai. Waktu itu, Gunung Bangun dipotong sekitar 22 meter agar ketinggiannya tidak melebihi Astana Mangadeg. Upacara peresmiannya dilakukan pada 23 Juli 1976.
Bangunan utama makam terdiri atas bagian yang ditandai dengan trap-trap. Bagian pelataran bawah disebut Cungkup Argotuwuh. Siapa pun yang masuk ke area ini harus melepaskan alas kaki. Anggota keluarga Yayasan Mangadeg dapat dimakamkan di area seluas 700 meter persegi ini. Trap selanjutnya adalah Argokembang dengan luas 600 meter persegi. Yang paling puncak adalah Argosari seluar 300 meter persegi.
Di Argosari inilah terletak makam utama keluarga Soeharto, yaitu di ruangan 80 meter persegi dikelilingi gebyok ukiran. Terletak di tingkat teratas dari makam dengan kapasitas 65 badan. Terdiri dari Cungkup Argosari dalam dinding gebyok lima badan, emper Cungkup Argosasi 12 badan, dan selasar Cungkup Argosari 45 badan. Karpet empuk cokelat muda terhampar di rungan ini. Seluruh bangunan didominasi kayu jati; dari kayu untuk atap hingga tiang penyangga.
Pada bangunan utama terdapat empat makam yang sudah lama terisi dan satu petak yang sengaja dikosongkan. Berurutan dari ujung timur terdapat makam kakak tertua Hartinah, Siti Hartini Oudang, kemudian ayah dan ibu Harinah. Di ujung paling barat ada makam Hartinah. Di antara makam itulah, makam Soeharto berada.
Emper Cungkup Argosari direncanakan dipergunakan bagi putra-putri dan menantu, yakni enam pasang badan atau 12 badan. Selasar Cungkup Argosari dicadangkan untuk pengurus Yayasan Mangadeg, yaitu penasihat 10 badan, pengurus harian 14 badan, anggota pengurus/komisaris 14 badan, direksi, dan komisaris 10 badan.
Untuk makam tingkat kedua, yakni Argokembang diperuntukkan bagi para anggota pengurus pleno dan seksi Yayasan Mangadeg dan bukan anggota Yayasan Mangadeg yang oleh pengurus yayasan dianggap banyak memberikan jasa-jasa kepada yayasan. Argokembang berkapasitas 58 pasang atau 116 badan. Tingkat terakhir adalah Argotuwuh. Tingkat ini diperuntukkan bagi para pengurus pleno dan anggota seksi yayasan. Di samping itu, untuk keluarga besar Yayasan Mangadeg, bukan anggota pengurus yayasan yang dianggap banyak memberikan jasa-jasa kepada yayasan. Akomodasi ini berkapasitas 78 pasang atau 156 calon badan.

Kematian Soeharto

Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta[7]. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.
Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekitar pukul 14.55, Minggu (27/1).
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.
Minggu Sore pukul 16.00 WIB, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih dulu melayat ke Cendana.

Pemakaman

Jenazah mantan presiden Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta, Senin, 28 Januari 2008, pukul 07.30 WIB[8] menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Solo pukul 10.00 WIB untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, Senin (28/1). Jenazah tiba di Astana Giri Bangun siang itu sebelum pukul 12.00 WIB. Almarhum diturunkan ke liang lahad pada pukul 12.15 WIB[9] bersamaan dengan berkumandangnya adzan dzuhur. Almarhum sudah berada di liang lahad siang itu pukul 12.17 WIB. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.